Tapanuli Selatan, Alarmpena.or.id– Jaringan Sosial Indonesia Gerakan Reformasi Independen Bersatu (JSI-GRIB) menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda di Kota Padangsidimpuan, menuntut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Aksi ini berlangsung Senin pagi dan siang hari, dengan fokus utama mengungkap dugaan praktik mafia pungutan fee hingga 25 persen dari nilai proyek.
Menurut Marahalim Harahap, koordinator aksi dari JSI-GRIB, unjuk rasa dilakukan di dua titik pusat kegiatan masyarakat.
“Ada dua titik tempat berlangsungnya unras kami hari ini, pertama di kantor Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan dan kedua di jalan Imam Bonjol depan Hotel Mega First,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk tekanan agar BPK Sumut segera mengaudit proyek-proyek di wilayah Tapsel yang diduga terlibat praktik korupsi dan mafia fee.
Dalam pernyataan sikapnya, Marahalim menegaskan tiga poin utama yang ingin disampaikan kepada pihak BPK RI Perwakilan Sumut.
Pertama, mereka meminta BPK mengaudit seluruh proyek di Tapsel secara menyeluruh, khususnya terkait dugaan adanya mafia pungutan fee sebesar 25 persen dari nilai proyek.
“Kami mendesak BPK agar melakukan audit total terhadap seluruh pekerjaan proyek di Tapsel, karena kami yakin ada praktik korupsi dan pungutan liar yang merugikan negara,” tegasnya.
Kedua, mereka meminta BPK memeriksa dan mengaudit beberapa proyek pembangunan jalan dan jembatan di bawah pengawasan Andre Agusman, Kepala Bidang BM II Dinas Pekerjaan Umum Tapsel. Proyek tersebut meliputi pembangunan jembatan di Desa Bulu Parapat Angkola Selatan dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar, pembangunan jembatan di Desa Gunung Baringin Mosa Angkola Selatan dengan pagu Rp2,4 miliar, peningkatan jalan di kawasan Sisundung Tandihat Angkola Barat dengan pagu Rp2,7 miliar, serta peningkatan jalan di simpang jalan nasional Desa Sibakkua Angkola Barat dengan pagu Rp1 miliar.
Ketiga, mereka menegaskan agar BPK tidak menerima arahan dan saran dari Andre Agusman terkait penunjukan dan arahan proyek yang harus diaudit.
“Kami meminta kepada BPK agar tidak mengikuti saran dari Andre Agusman terkait penentuan proyek mana saja yang harus diaudit, karena kami menduga ada kepentingan tertentu yang menghalangi proses pemeriksaan,” imbuh Marahalim.
Selama aksi berlangsung, salah satu perwakilan BPK Sumut yang bertugas di Kota Padangsidimpuan menerima langsung pernyataan sikap dari peserta aksi untuk disampaikan kepada pimpinan di Medan.
“Kami berharap, pernyataan ini dapat menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPK Sumut terkait tuntutan massa. Namun, aksi JSI-GRIB ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pubik untuk mengungkap praktik korupsi yang diduga merajalela di proyek-proyek di Dinas PUD Tapanuli Selatan.
Komentar