Padangsidimpuan, Alarmpena.or.id – Pemerintah Kota Padangsidimpuan merencanakan pembangunan gedung ruangan Cathlab beserta sarana pendukungnya senilai Rp 3.533.697.313 melalui mekanisme tender yang akan dimulai Maret 2026 mendatang. Proyek tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan kode 66017993, menggunakan sumber dana APBD 2026, dan ditargetkan selesai dalam tempo kontrak delapan bulan hingga Desember 2026.
Rencana pengadaan ini muncul di saat institusi kesehatan daerah masih dalam sorotan akibat serangkaian kasus dugaan korupsi yang menimpa pengelolaan fasilitas rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir.
Data history dalam SIRUP menunjukkan adanya paket serupa dengan kode 66015745 yang pernah direncanakan sebelumnya, namun tidak dijelaskan alasan penggantian kode baru pada paket yang kini diajukan.
Juli 2024, proyek pembangunan atap RSUD senilai Rp 445 juta menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Atap yang dibangun untuk mengatasi kebocoran justru menimbulkan genangan air di lantai atas setiap kali hujan turun.
Berdasarkan laporan pemantauan, pekerjaan waterproofing coating lantai aquaproof diduga tidak dilaksanakan, ketebalan rangka hollow tidak sesuai kontrak, dan sistem plumbing cuma menyambung ke saluran buangan lama yang sudah rusak.
“Kondisi pekerjaan sudah termasuk kegagalan konstruksi karena perencanaan yang tidak benar dan pelaksanaan yang tidak sesuai acuan,” tandas pengamat dari lembaga swadaya masyarakat yang melakukan monitoring di lokasi proyek tersebut.
Menurut data LPSE, proyek atap dimenangkan kontraktor berinisial CV H dengan alamat di Jalan Nikmat Medan. Namun, verifikasi tambahan menemukan indikasi alamat tersebut tidak sesuai kenyataan, sementara ditemukan keberadaan perusahaan serupa dengan nama berbeda di lokasi lain.
Maret 2025, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut hukuman empat tahun penjara terhadap Kepala Koperasi Pegawai Negeri RSUD Padangsidimpuan berinisial A.S. terkait korupsi pengadaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pasien senilai Rp 2,7 miliar dengan kerugian negara total Rp 3,44 miliar. Dalam dakwaan, terungkap adanya pengalihan pengadaan dari e-katalog ke Apotek KPN yang mengakibatkan markup harga.
“Secara bersama-sama dengan dr H.A. dan berkelanjutan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan atau sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.
Kasus tersebut memicu reaksi dari komunitas pemuda setempat yang mendesak pemeriksaan realisasi anggaran RSUD tahun 2023-2024. Mereka menyoroti 15 item anggaran, termasuk pemeliharaan gedung Rp 3,8 miliar dan operasional pelayanan Rp 6,1 miliar, yang dianggap tidak seimbang dengan kondisi fasilitas yang terus memburuk.
“Sehubungan banyaknya informasi dari masyarakat, buruknya pelayanan dan mirisnya fasilitas ruangan pasien, patut diduga ada indikasi KKN di tubuh RSUD,” ungkap koordinator aksi dari forum pemuda dalam unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut.
Maret 2026, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan kembali menahan pejabat pemerintah daerah. Kepala Dinas Perhubungan berinisial A.P. ditahan terkait dugaan korupsi pengelolaan retribusi parkir tahun anggaran 2024-2025 dengan total dana yang diduga diterima mencapai Rp 432,4 juta. Penahanan ini menegaskan bahwa praktik penyimpangan pengadaan dan kerja sama pemerintah-swasta masih menjadi ancaman serius di kota tersebut.
Proyek Cathlab yang kini direncanakan menghadapi tantangan teknis yang kompleks. Fasilitas ini memerlukan spesifikasi khusus meliputi shielding radiasi timbal minimal 2 mm di seluruh sisi ruangan, sistem tata udara dengan HEPA filter dan tekanan positif, serta instalasi listrik beban kritikal 24 jam. Standar konstruksi fasilitas kesehatan semacam ini pada umumnya memerlukan waktu 12 hingga 18 bulan, sementara jadwal yang ditetapkan hanya delapan bulan.
“Jika terburu-buru, kualitas bangunan tidak bagus. Bisa -bisa malam bermasalah dan berbahaya bagi pasien dan petugas medis,” imbuh Ahmad dari pengamat kebijakan publik menanggapi, Minggu 29 Maret 2026.
Aspek Sustainable Public Procurement dalam paket ini juga menimbulkan tanda tanya. Meski dicentang mendukung produk dalam negeri dan usaha kecil, ketiga indikator SPP—aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan—semuanya dicentang tidak, padahal regulasi terbaru mewajibkan pengadaan konstruksi mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Kontradiksi ini mengindikasikan ketidakseriusan atau ketidaktahuan penyusun dokumen terhadap ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kini menghadapi beban pengawasan yang semakin berat. Kasus atap RSUD 2024 hingga kini belum tuntas, kasus korupsi obat KPN masuk proses persidangan, dan kasus parkir Kadishub baru saja dimulai. Proyek Cathlab yang akan tender dalam waktu dekat perlu menjadi perhatian khusus agar tidak menambah daftar panjang kegagalan pengelolaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
*Fakta Proyek Cathlab 2026* :
Item Detail
Kode RUP 66017993
Nilai Pagu Rp 3.533.697.313
Sumber Dana APBD 2026
Metode Tender
Jadwal Tender Maret–April 2026
Jadwal Kontrak Mei–Desember 2026 (8 bulan)
History Paket 66015745 (nama serupa)
Spesifikasi Gedung dan sarana pendukung
SPP Ekonomi/Sosial/Lingkungan Tidak/Tidak/Tidak
Komentar