Padangsidimpuan, Alarmpena.or.id – Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), M. Hadi Susandra, merespons pernyataan Ketua DPC Gerindra setempat, Rusydi Nasution, yang dimuat di salah satu media pada Rabu (1/4/2026). Menurut Hadi, pernyataan Rusydi terkait kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dinilai hanya berkilah tanpa komitmen nyata untuk menolak.
Hadi menilai, pernyataan Rusydi yang menggunakan kata “menyesuaikan” pendapatan—bukan “membatalkan” atau “menolak”—menunjukkan kelenturan politik yang mengaburkan posisi sebenarnya.
“Saya sesalkan pernyataan tersebut. Ini hanya cerita saja, tidak berani menolak,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menambahkan, jika memang Rusydi serius mengusung spirit “berkorban untuk rakyat,” seharusnya sikapnya jelas dan tegas: menolak kenaikan gaji. Terlebih, Kota Padangsidimpuan baru saja dilanda bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 yang menewaskan satu warga dan mengakibatkan 870 jiwa terdampak serta 240 kepala keluarga mengungsi. Hingga Januari 2026, pemerintah setempat masih menyalurkan bantuan kepada 1.133 KK korban bencana.
“Rakyat butuh wakil DPRD yang berani ambil sikap, bukan yang main aman dengan retorika indah tapi kosong makna. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang harus ditolak, tolak dengan tegas,” tegasnya.
Dikutip dari media yang sama, Rusydi menekankan bahwa kebijakan kenaikan penghasilan DPRD memang memiliki dasar regulasi yang jelas.
“Secara aturan memang dibenarkan,” ujarnya, mengakui legalitas keputusan tersebut.
Meski demikian, ia memilih menyoroti aspek kepekaan sosial. “Dalam situasi saat ini, kita tidak bisa mengabaikan realitas yang dihadapi masyarakat. Sikap yang bijak dan empati menjadi hal yang utama,” tambahnya.
“Bagi kami, untuk kepentingan yang lebih besar, kami siap menyesuaikan pendapatan, meskipun ketentuan perundang-undangan mengizinkan adanya kenaikan,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa kader Gerindra dididik untuk “berkorban dan mendahulukan kepentingan rakyat,” tanpa merinci bentuk pengorbanan tersebut dalam konteks gaji DPRD.
Rusydi pun memperluas narasi dengan menyentuh isu dinamika global dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Situasi global saat ini memberi dampak nyata hingga ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pernyataannya diakhiri dengan penekanan pada pentingnya menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan itu mahal, dan harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan hanya kebijakan di atas kertas,” ungkapnya.
Komentar