Tapanuli Selatan, Alarmpena.or.id – Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (PP HM AMPUH), Jul H. Lubis, bersama Bendahara Umum Aziz Batubara, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (2/3). Mereka menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta prosedur pengerjaan proyek pada tahun anggaran yang sama.
Dalam aksi tersebut, Jul H. Lubis secara tegas meminta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk hadir dan memberikan klarifikasi serta informasi terkait realisasi anggaran yang dinilai minim keterbukaan publik.
“Kami hanya meminta satu hal, keberanian untuk bersumpah bahwa tidak ada korupsi dalam pengelolaan anggaran ini. Jika memang bersih, mengapa harus ragu?” tegas Jul H. Lubis di hadapan massa aksi.
Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan Syarif Hidayatullah yang mewakili pihak dinas menyambut aksi tersebut. Namun, saat diminta menunjukkan surat disposisi terkait anggaran, Kabid SD tidak dapat memperlihatkannya dan hanya menyatakan, “akan kami buat nanti.”
Ketika ditantang untuk bersumpah atas ketidaklibatan dalam praktik korupsi, Kabid SD memilih tidak merespons secara langsung. Bahkan, ia mengeluarkan pernyataan kontroversial, “Saya tidak bisa menjawab itu, kalau korupsi saya juga korupsi waktu,” ucapnya.
PP HM AMPUH menilai sikap tersebut menimbulkan keraguan dan menuntut agar dugaan praktik KKN dalam pengelolaan APBD 2025 menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Tapanuli Selatan.
“Kami meminta kepada Bapak Kajari Tapanuli Selatan untuk segera memanggil dan memeriksa Plt. Kadis Pendidikan Tapanuli Selatan terkait KKN di pengerjaan proyek dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2025,” ujar Jul H. Lubis saat melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan berjalan tertib tanpa insiden. Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
PP HM AMPUH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik
Komentar