Tapanuli Selatan, Alarmpena.or.id Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan fokus utama pembangunan pasca bencana adalah pemulihan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritongan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Kantor Camat SD. Hole, Rabu 11 Februari 2026.
Wabup Jafar menegaskan pentingnya Musrembang sebagai pedoman strategis pembangunan daerah yang harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan nasional.
“Fokus kita dalam pembangunan adalah di bidang ketahanan pangan, khususnya pemulihan sektor pertanian. Data dari Dinas Pertanian menunjukkan ada 4.000 hektar sawah masyarakat terdampak banjir sehingga tidak bisa ditanami. Kami sudah menghitung berapa ton padi yang hilang akibat bencana ini. Kami juga telah menyiapkan rumah bagi masyarakat terdampak banjir, namun keberlangsungan hidup mereka ke depan harus tetap menjadi perhatian,” jelasnya.
Lebih jauh, Wabup Jafar mengingatkan pentingnya penguatan mitigasi bencana dalam setiap rencana pembangunan agar risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.
“Kepada kepala desa dan lurah, kami berharap usulan sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan Musrembang Kabupaten. Namun yang paling penting adalah memperkuat mitigasi bencana supaya pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan dukungan terhadap program Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Koperasi Merah Putih yang kini mulai diimplementasikan di Kecamatan SD. Hole.
“Kami baru memulai gerai sembako desa/kelurahan Merah Putih di Sidap-dap Simanosor. Koperasi Merah Putih ini sangat penting sebagai perpanjangan tangan untuk menggerakkan roda perekonomian di Tapsel, khususnya di Kecamatan SD. Hole,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Tapsel Muhammad Rawi Ritonga menilai Musrembang ini sebagai pondasi awal pembangunan daerah dan pemulihan pasca bencana.
“Musrembang menjadi dasar untuk menentukan sektor-sektor pembangunan yang menjadi prioritas. Usulan yang diberikan harus benar-benar penting meskipun tidak semua bisa terpenuhi. Kami berharap pada tahun 2027 akan ada pembangunan di setiap desa yang berpatokan pada pendapatan daerah,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Camat SDH, Forkopimcam, Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan SDH, Organisasi Perangkat Daerah, serta Ketua TP.PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Komentar