Tapanuli Selatan, Alarmpena.or.id — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I untuk merelokasi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda hampir seluruh wilayah kabupaten ini. Langkah awal kerja sama ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Tapanuli Selatan, Rabu (10/12).
Bencana hidrometeorologi yang terjadi selama beberapa pekan terakhir telah menyerang 14 dari 15 kecamatan di Tapanuli Selatan. Dampak terparah terjadi di Desa Garoga dan Desa Hapesong Baru di Kecamatan Batang Toru; Desa Tandihat di Kecamatan Angkola Selatan; serta Desa Batu Godang di Kecamatan Angkola Sangkunur.
Selain merusak permukiman, banjir dan longsor menimbun sekitar 5.000 hektare lahan persawahan dengan endapan lumpur setinggi hingga tiga meter, yang mengancam gagal tanam berkepanjangan bagi petani setempat.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bahwa relokasi warga terdampak menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Hunian sementara menjadi kebutuhan mendesak. Kepastian tempat tinggal sangat penting untuk menjaga keamanan dan kondisi psikologis warga,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal ini, PTPN IV Regional I menyatakan kesiapannya mendukung program relokasi dengan menyediakan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Beberapa lokasi lahan milik perusahaan di Desa Hapesong Baru, Desa Tandihat, dan Desa Batu Godang telah disepakati melalui musyawarah desa dan mendapat persetujuan tertulis dari kepala desa setempat.
Untuk mempercepat pembangunan Huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah bersama PTPN IV sepakat menggunakan skema pinjam pakai lahan dengan tujuan tertentu. Skema ini dipilih karena proses pelepasan aset negara biasanya memakan waktu lama, sementara proses administrasi pelepasan aset tetap berjalan melalui tim teknis gabungan.
Selain fokus pada relokasi, rapat juga membahas pemulihan ekonomi warga, khususnya petani yang lahan sawahnya terdampak.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tapanuli Selatan, Rocky AP Gultom, menyampaikan aspirasi petani agar diberikan akses mengelola lahan replanting milik PTPN IV dengan pola tanam tumpang sari.
“Usulan ini disetujui secara prinsip oleh PTPN IV dengan catatan tidak mengganggu tanaman utama dan harus sesuai ketentuan teknis perusahaan,” jelas Rocky.
Selain itu, lahan seluas 24 hektare yang sebelumnya dikelola melalui kerja sama dengan Polsek Batang Toru juga akan dialihkan pengelolaannya kepada kelompok tani korban bencana. Proses pengalihan ini akan dikoordinasikan oleh DPRD Tapanuli Selatan bersama pihak kepolisian setempat.
Dalam penanganan darurat, PTPN IV Regional I telah mengerahkan enam unit alat berat, terdiri dari empat excavator, satu road grader, dan satu backhoe mini di titik-titik terdampak. Alat berat ini digunakan untuk membuka akses dan membersihkan material longsor. Perusahaan juga menyalurkan bantuan logistik kepada warga di lokasi pengungsian, terutama di wilayah Batang Toru dan Hapesong.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat penanganan bencana sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga Tapanuli Selatan yang terdampak banjir dan longsor.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Jafar Sahbuddin Ritonga, Kepala Dinas PUPR Fachri Ananda Harahap, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Daerah Hamdy S Pulungan, serta jajaran manajemen PTPN IV Regional I yang dipimpin Regional Head Rurianto. Turut hadir pula SEVP Operation II Joni R Siregar, Manager IXHG Munawar Hasibuan, Pj Kabag Sekretariat Perusahaan dan Hukum Hendra Kesuma, PTPN IV Reg 1 Julkarnaen Harahap, Kasub Hukum Ibnu Syahputra, dan Askep Kebun Batangtoru Olland Akbar Harahap.
Komentar