Tapanuli Selatan, Alarmpena.or.id— Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mengungkap dugaan kuat bahwa aktivitas penebangan hutan secara masif menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir dan longsor yang baru-baru ini melanda wilayahnya. Bencana tersebut telah menelan 85 korban jiwa, melukai puluhan warga, dan memaksa hampir 7.000 orang mengungsi.
Dalam pernyataannya di Kecamatan Batang Toru, Jumat malam, 5 Desember 2025, Gus Irawan menegaskan, “Ada penebangan hutan di hulu, sehingga menyebabkan banjir bandang dengan intensitas hujan yang amat sangat tinggi.”
Ia menunjukkan bukti berupa tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir hingga ke pemukiman warga, memperkuat dugaan bahwa kerusakan hutan memperparah dampak bencana.
Lebih lanjut, Bupati mengungkap daftar pemegang hak atas tanah (PHAT) yang diduga melakukan penebangan kayu di wilayah Tapanuli Selatan. Data ini diperoleh dari Kementerian Kehutanan, di mana pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam proses pemberian izin.
Beberapa inisial yang disebut antara lain J.P. di Desa Gunung Binanga, dan H.H.N. di Desa Ulumais Situnggaling, dengan luas lahan mencapai puluhan hektar.
Selain itu, terdapat PHAT dengan status izin dibekukan, seperti A.R. dan R.H.S., yang tetap tercatat memiliki hak atas lahan dengan luas signifikan.
“Kami mendesak Kementerian Kehutanan untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan kayu yang diambil sesuai dengan koordinat izin,” tegas Gus Irawan.
Bupati juga menanggapi pernyataan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, yang menyatakan bahwa SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) bukanlah perizinan resmi.
Menurut Gus Irawan, hal itu merupakan permainan kata-kata yang membingungkan publik. “SIPUHH itu sistem berbasis web yang mengatur siapa pemegang hak, lokasi, dan luasnya. Setelah disetujui Kementerian, barulah penebangan diperbolehkan. Ini sama saja dengan menonton bioskop pakai karcis, bukan surat izin,” jelasnya.
Bencana yang melanda 13 dari 15 kecamatan di Tapanuli Selatan pada 25 November 2025 itu dipicu oleh curah hujan tinggi sejak sehari sebelumnya. Hingga 6 Desember, data Posko Bencana mencatat 85 orang meninggal, 69 luka-luka, 30 hilang, dan 6.971 pengungsi.
Pemerintah daerah berharap koordinasi yang lebih baik dengan kementerian terkait agar penanganan kerusakan hutan dan bencana dapat dilakukan secara terpadu, sekaligus mencegah bencana serupa di masa depan.
Komentar