Padangsidimpuan, Alarmpena.or.id | Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan memilih meninggalkan panggung penghormatan dalam karnaval drumband dan deville pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Jalan Sudirman depan Plaza ATC, Minggu (17/8/2025).
Keputusan ini diambil sebagai protes atas penempatan kursi anggota DPRD yang berada di barisan paling belakang dengan kursi plastik, sementara ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Persatuan duduk di sofa bagian depan, menimbulkan kontroversi terkait penghormatan terhadap lembaga legislatif dan penerapan protokoler acara resmi pemerintah daerah.
“Kami merasa diremehkan karena ditempatkan di kursi plastik paling belakang, sementara PKK dan DWP duduk di sofa di depan,” ujar Arjuna Sari Nasution, anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kedudukan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedudukan ini menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus dihormati dalam setiap acara resmi pemerintah daerah sesuai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang diembannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 serta Pedoman Protokol Negara dan Daerah menegaskan tata cara penempatan pejabat dan tamu undangan berdasarkan hierarki dan kedudukan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri juga mengharuskan koordinasi antara panitia acara dan Sekretariat DPRD agar penempatan anggota DPRD sesuai aturan protokoler dan tidak merendahkan martabat mereka.
Namun, dalam kasus ini, PKK sebagai organisasi kemasyarakatan non-struktural yang tidak memiliki kewenangan legislatif justru mendapatkan tempat utama di bagian depan acara.
Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai ketidaksesuaian penempatan tamu undangan berdasarkan regulasi yang berlaku.
.“Sejak kapan istri-istri pejabat yang tergabung di PKK lebih tinggi posisinya dari anggota DPRD?” ungkap para wakil rakyat tersebut.
Meski panitia dan Plt. Sekretaris Daerah berusaha meminta para anggota DPRD bersabar, para wakil rakyat memilih meninggalkan lokasi sebagai bentuk protes atas perlakuan yang mereka anggap merendahkan martabat lembaga legislatif.
“Saya bukan ingin dipuji, tapi penempatan saya sejak awal sudah sangat tidak terhormat dan tidak sesuai kapasitas saya. Saya memilih meninggalkan panggung sebagai sikap tegas.” ujar Arjuna yang mantan ibu PKK saat ditemui awak media, Senin 18 Agustus 2025.
Ia juga menyayangkan keteledoran panitia yang mungkin disebabkan kesibukan menyiapkan acara, namun dampaknya merugikan citra DPRD di mata publik.
Lanjutnya, kejadian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting agar penyelenggaraan acara resmi pemerintah daerah lebih memperhatikan protokoler kenegaraan dan penghormatan terhadap semua unsur penyelenggara pemerintahan, khususnya lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.
Terpisah, Wakil Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan Rusydi Nasution memberikan tanggapan atas kejadian tersebut meniyakan regulasi dan aturan penempatan anggota DPR dalam acara resmi harus sesuai dengan ketentuan dan protokoler yang berlaku.
” Iya.. tadi sudah diperbaiki sesegera mungkin.. ada 3 orang yg masuk lagi.. tapi lainnya ga.” ujar Rusyidi Nasution menanggapi, 17 Agustus 2025 menjawab pesan yang ditujukan padanya.
Sementara Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.
Sedangkan Plt. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution membenarkan telah melakukan permohonan maaf kepada Anggota DPR Kota Padang sidempuan melalui Ketua DPRD Sri Munawaroh saat dikonfirmasi.
“Menurut abang itu salah satu bukti tanggung jawab meminta maaf atas kesalahan dan berupaya memperbaiki” ujar Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan.
Pantauan awak media, moment kemerdekaan Hut RI Ke 80 di Padangaidimpuan mencatat sejarah selain perayaan yang meriah ada dua kejadian tranding topik yaitu Insiden Tali Tersangkut, Pengibaran Merah Putih di HUT RI ke-80 Padangsidimpuan Tersendat Sementara, dan Anggota DPRD Padangsidimpuan Walk Out dari Panggung Karnaval HUT ke-80 RI.
Komentar