Padangsidimpuan, Alarmpena.or.id – Sorotan tajam mengarah pada transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) Rusdianto Nasution menolak memberikan penjelasan terkait penggunaan APBD tahun 2025 kepada media.
Persoalan bermula ketika salah wartawan media online melayangkan surat konfirmasi pada 21 Agustus 2025 kepada Bagian Kesra Sekretariat Kantor Walikota Padangsidimpuan guna memperoleh informasi seputar alokasi anggaran, terutama belanja makan minum jamuan tamu, sewa kendaraan, sewa alat kantor, serta sewa gedung olahraga.
Namun, Kabag Kesra Rusdianto Nasution justru menyatakan bahwa surat konfirmasi itu seharusnya dijawab oleh Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunte atau Sekretaris Daerah (Setda) Rahmat Marzuki. Pernyataan ini memicu dugaan adanya upaya penghindaran dari tanggung jawab memberikan informasi publik.
Wartawan kemudian mencoba mengonfirmasi kepada Pelaksana Setda Rahmat Marzuki Nasution pada 26 Agustus 2025. Namun, tanggapan Sekda terkesan ambigu.
“Wah yang hebat lah itu”, dan menambahkan, “Nggak saya yang menjawab itu, kalau begini maunya dia terbalik itu bang”. ujar Rahmat Marzuki menjawab pesan yang ditujukan padanya.
Terpisah, Ketua DPC Wartawan Indonesia Bersatu (WIB) Kota Padangsidimpuan, Erik Astrada Emenilai penolakan pejabat memberikan informasi dapat dianggap pelanggaran UU Pers Tahun 1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Insiden ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat Padangsidimpuan menanti kejelasan dari pemerintah kota terkait anggaran yang dipertanyakan dan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi.
“Akan kita tindak lanjuti sejauh mana Kabag Kesra menggunakan anggaran tersebut,” Pungkas Ketua WIB Kota Padangsidimpuan.
Komentar