Tapsel, Alarmpena.or.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan pendataan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga terdampak bencana di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin, 12 Januari 2026.
Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, Gus Irawan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi, khususnya terkait bantuan bagi warga dengan kategori rumah rusak sedang agar tetap memperoleh bantuan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa tiga kabupaten di Sumatera Utara mengajukan pembangunan Huntara, yakni Tapanuli Utara dengan 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan 802 unit. Sedangkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Sumut direncanakan sebanyak 5.951 unit dengan target penyelesaian akhir Januari 2026 agar masyarakat bisa meninggalkan pengungsian sebelum Ramadan.
“Untuk Huntara, di wilayah Sumut hanya tiga kabupaten yang mengajukan. Untuk Huntap rata-rata sudah berjalan, saat ini sekitar 20 persen telah terbangun. Targetnya akhir Januari atau sebelum bulan puasa masyarakat sudah masuk ke huntara dan sebagian ke huntap,” jelas Suharyanto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, lima daerah di Sumatera Utara yang masih memerlukan perhatian serius dalam pemulihan pascabencana adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Pembangunan hunian bagi korban akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan bahwa total rumah terdampak bencana di Sumut mencapai lebih dari 26 ribu unit dengan estimasi kerugian sektor perumahan sebesar Rp2,52 triliun. Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp430 miliar yang difokuskan pada lima bidang prioritas.
“Alokasi terbesar berada pada sektor infrastruktur sebesar Rp275 miliar, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah,” kata Bobby Nasution.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar.
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.
Komentar